Dalam kontestasi politik, hal yang paling logis dimana Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) bisa terlibat di dalamnya adalah Pilkada (baca: Pilwali) dan Pemilu Legislatif lokal.
Pernyataan ini dilontarkan oleh Nur Rozik S.Kom, Ketua PDPM Kota Blitar saat memberikan materi perpolitikan di acara Rapimda II, Jumat (24/11/2023).
Dia menuturkan, karena pada faktanya, Pemilu di tataran provinsi dan nasional, pun termasuk pilpres tidak bisa memberikan sumbangsih yang bisa dirasakan secara langsung. Menurutnya, banyak kader-kader Muhammadiyah yang begitu antusias mendukung paslon pada kontestasi Pilpres, tetapi saat Pilpres usai mereka tidak mendapatkan apa-apa selain ketegangan.
“Padahal kalau kita mau terjun dan berdiaspora di kancah perpolitikan, harusnya tak cukup sebagai pihak yang dimainkan, tetapi turut andil sebagai pemain yang menggerakkan.” terangnya.
Dan itu menjadi masuk akal saat Pilwali dan Pileg Lokal. Di sana kita (PDPM Kota Blitar) bisa ambil peran dan merasakan dampaknya secara langsung, baik bagi pribadi maupun organisasi.
“Dalam ranah yang berbeda, kita juga bisa mengambil peran sebagai penyelenggara. KPPS, PPS, PPK, masuki pintu-pintu itu sebagai bagian dari pembelajaran sekaligus pemasukan.” pungkasnya.
Selain memberikan wawasan terkait peluang, Nur Rozik juga membuka pandangan tentang dinamika perpolitikan. Menurutnya, politik itu harus dinikmati. Segala bentuk dinamika harus dimaknai sebagai proses pendewasaan dan meningkatkan kebijaksanaan diri.
“PDPM Kota Blitar sangat biasa menyikapi hal itu. Tidak perlu berisik dan berlebihan dalam menyikapi perbedaan calon-calon yang dipilih. Kader PDPM Kota Blitar bebas berdiaspora dengan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur.”
Lebih dari itu, Nur Rozik menuturkan, bahwa Pemuda Muhammadiyah harus jeli dalam melihat peluang dari para peserta pemilu. “PDPM Kota Blitar sangat terbuka terhadap siapapun calonnya dan darimanapun partainya.”
—
Liputan: Rozak Al-Maftuhin
Editor: Majelis Pustaka dan Informasi
