Investasi senilai Rp 172 triliun dari perusahaan Cina, Xinyi, di Pulau Rempang pada tanggal 7 September 2023 memicu bentrokan antara warga dan aparat kepolisian, TNI, serta Satpol PP. Tragedi ini mengingatkan pada peristiwa serupa yang terjadi di Desa Wadas pada tahun 2022, di mana investasi tambang batu andesit menjadi penyebabnya.
Xinyi sekarang berencana untuk membangun fasilitas hilirisasi tambang pasir kuarsa, mengubahnya menjadi bahan jadi atau setengah jadi untuk industri kaca. Proyek hilirisasi sering kali diikuti dengan narasi yang menjanjikan, berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi sebelum dijual ke luar negeri. Narasi lain dalam proyek ini adalah transfer teknologi.
Namun, realitas di lapangan seringkali jauh dari narasi yang dibangun. Proyek hilirisasi yang melibatkan perusahaan asing sering merugikan ekonomi sektor riil dan mata pencaharian masyarakat lokal seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Masyarakat lokal seringkali dipaksa menghentikan kegiatan ekonomi tradisional mereka demi investasi asing.
Meskipun investasi asing dari luar negeri biasanya dianggap sebagai upaya untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan negara asal investor, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Keuntungan utama dari investasi ini seringkali kembali ke negara asal investor, dan tenaga ahli dari negara asal investasi sering mendominasi. Negara tempat investasi hanya mendapatkan manfaat terbatas dari pajak dan lapangan kerja tingkat rendah.
Investasi semacam ini juga dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yang sulit pulih. Ini mengingatkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, di mana penduduk pribumi hanya diperlakukan sebagai pasar dan sumber daya tenaga kerja murah, sementara keuntungan utama berpindah ke tangan pemodal asing.
Kemudian, gerakan kemerdekaan di Indonesia yang berawal dari organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU, dan lainnya, menciptakan kesadaran akan ketidakadilan ekonomi dan politik dalam sistem kolonial. Hal ini akhirnya mengantarkan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.
Namun, peristiwa seperti yang terjadi di Pulau Rempang pada tahun 2023 mengundang pertanyaan apakah Indonesia kembali mengalami model ekonomi kolonial. Kehadiran aparat keamanan yang bertindak keras, seperti polisi, TNI, Satpol PP, yang mendukung kepentingan pemodal lebih dari kepentingan rakyat, menimbulkan pertanyaan tentang kesungguhan pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyat dan memajukan kesejahteraan umum.
Investasi tetap penting untuk pembangunan ekonomi, tetapi penting juga untuk memastikan bahwa investasi tersebut tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat lokal. Muhammadiyah dan organisasi lain telah berkontribusi dalam membangun manusia Indonesia melalui berbagai usaha di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Namun, komitmen pemerintah perlu lebih besar daripada mencari penanam modal, untuk memastikan bahwa ekonomi negara tidak diutamakan di atas ekonomi rakyat dan lingkungan.
Perayaan hari kemerdekaan Indonesia haruslah lebih dari sekadar ritual seremonial, melainkan sebuah komitmen sungguh-sungguh untuk melanjutkan perjuangan melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan. Diharapkan bahwa Muhammadiyah dan organisasi lainnya dapat menjadi suara yang membela masyarakat yang terdampak oleh investasi yang tidak memperhatikan kepentingan mereka.
—
Ditulis Oleh. Prima Mari Kristanto
Akuntan publik dan pemerhati masalah sosial, politik, dan ekonomi.
Ditulis ulang dari pwmu.co
